Lamongan, 21/10/2024 – Kapolres Lamongan, AKBP Bobby A. Condroputra, S.H., S.I.K., M.Si., memimpin apel pagi di halaman Mapolres Lamongan pada Senin pagi (21/10).

Apel ini dihadiri oleh Wakapolres Lamongan, Pejabat Utama (PJU) Polres Lamongan, para Kapolsek jajaran, perwira, bintara, serta ASN Polres Lamongan.

Kegiatan apel pagi diawali dengan pengumandangan Asmaul Husna, diikuti penghormatan dan laporan dari perwakilan peserta apel.

Dalam arahannya, Kapolres Lamongan menyampaikan beberapa poin penting terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Lamongan.

Kapolres mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel atas kesuksesan pelaksanaan Operasi Mantap Brata yang telah berakhir, khususnya dalam pengamanan pelantikan presiden terpilih.

Situasi di Kabupaten Lamongan hingga saat ini masih dalam keadaan aman dan kondusif.

Beliau juga menekankan kesiapan Polres Lamongan untuk menghadapi puncak Operasi Mantap Praja yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

Kapolres memberikan atensi khusus terhadap sinergitas antara TNI dan Polri, serta mengimbau agar setiap permasalahan yang melibatkan masyarakat dan TNI segera dilaporkan kepada pimpinan untuk segera diselesaikan.

Hal ini sesuai dengan arahan dari Kapolda yang menekankan pentingnya sinergi antara TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan.

Kapolres Lamongan juga menegaskan kepada seluruh personel untuk menjaga netralitas sebagai anggota Polri, terutama dalam menghadapi tahun politik.

Untuk para Kapolsek, agar kejadian yang melibatkan perguruan silat ditangani dengan tegas melalui penegakan hukum, tanpa menggunakan pendekatan restorasi justice.

Kapolres juga memberikan apresiasi kepada Satuan Reskrim dan Kapolsek jajaran yang telah berhasil mengungkap berbagai kasus kriminal.

Kasus pencurian di minimarket seperti Indomaret dan Alfamart mendapatkan perhatian khusus dan diminta untuk segera ditangani.

Dalam penutup arahannya, Kapolres mengingatkan seluruh anggota untuk menjaga kesehatan, kekompakan, serta loyalitas terhadap kebijakan yang diambil oleh presiden dan wakil presiden terpilih.